NEW YORK — 1.500 Ekonom Desak Pemimpin Dunia Atasi Ketimpangan Ekstrem

Sebuah koalisi global berskala masif yang terdiri dari lebih dari 1.500 akademisi dan pakar ekonomi dari 100 negara lebih meluncurkan seruan darurat kepada para pemimpin dunia. Melalui sebuah surat terbuka resmi menjelang perhelatan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, konsorsium pakar tersebut menegaskan bahwa jurang pemisah antara kelompok super-kaya dan masyarakat miskin bukanlah keniscayaan alamiah, melainkan akibat langsung dari kebijakan politik dan ekonomi yang keliru.

Investigasi atas laporan kebijakan fiskal global menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan ekstrem telah mencapai tingkat yang membahayakan stabilitas demokrasi dan ketahanan iklim dunia. Para pakar mendesak pembentukan dan dukungan penuh terhadap International Panel on Inequality (IPI) sebagai mekanisme independen untuk memantau serta merumuskan pembongkaran sistemik terhadap ketimpangan ekonomi.

"Ketimpangan ekstrem bukanlah takdir atau produk sampingan yang tak terhindarkan dari pembangunan ekonomi. Ini adalah hasil dari pilihan kebijakan yang disengaja—dan karena itu, kebijakan ini dapat dan harus segera dibalikkan," tegas pernyataan bersama dalam surat terbuka tersebut.

Kronologi Eskalasi Tekanan Kebijakan Menjelang KTT PBB

Langkah para akademisi ini menandai puncak dari rangkaian konsolidasi intelektual dan riset ekonomi kritis selama beberapa tahun terakhir:

1. Konsolidasi Data Global: Lembaga riset ekonomi mengumpulkan bukti empiris dari 100 negara yang menunjukkan percepatan akumulasi aset oleh kelompok 1% teratas pasca-pandemi, sementara miliaran warga kelas pekerja menghadapi penurunan daya beli riil.
2. Penyusunan Kerangka Kerja IPI: Pembentukan panel ahli multidisiplin yang meniru model ilmiah Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) guna membedah krisis ketimpangan dari sudut pandang ilmiah yang independen.
3. Mobilisasi Surat Terbuka Terkoordinasi: Penggalangan dukungan lintas benua yang melibatkan ribuan profesor, mantan pejabat moneter, dan ekonom terkemuka tepat sebelum para kepala negara berkumpul di markas besar PBB.

Desakan Reformasi Fiskal dan Pajak Kekayaan Global

Dalam dokumen investigasi yang mendasari inisiatif IPI, para ekonom memaparkan sejumlah pilar kebijakan yang harus diadopsi secara multilateral guna menghentikan spiral kemiskinan global:

• Penerapan Pajak Minimum terhadap Kaum Miliarder: Menutup celah suaka pajak (tax havens) internasional dan menerapkan pajak kekayaan yang efektif terhadap aset ekstrem.
• Restrukturisasi Beban Utang Negara Berkembang: Membebaskan ruang fiskal bagi negara-negara di belahan bumi selatan agar dapat mendanai layanan publik vital seperti kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial.
• Regulasi Pasar Tenaga Kerja dan Upah Layak: Mengembalikan kekuatan tawar pekerja di hadapan monopoli korporasi transnasional untuk memastikan distribusi keuntungan yang adil.

Para pengamat kebijakan internasional memproyeksikan bahwa inisiatif ini akan memicu perdebatan sengit di meja diplomasi PBB. Tanpa kemauan politik untuk mereformasi tata kelola keuangan global, ketimpangan ekstrem dinilai akan memperparah krisis geopolitik, polarisasi sosial, dan kegagalan penanganan krisis iklim global.